Komisi VIII DPR mendesak pemerintah mempersiapkan masyarakat yang berada di pesisir pantai barat Sumatera, termasuk di Bengkulu dalam menghadapi potensi terburuk munculnya gempa berkekuatan 8.9 SR yang diprediksi tsunami, yang disebut para peneliti sebagai Megathrust benar-benar terjadi.

      Menurut Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziah, DPR dengan fungsi pengawasannya berkepentingan memastikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPB) melaksanakan tugasnya mengedukasi masyarakat sesuai dengan program dan anggaran yang telah disetujui.

                “DPR yang menyiapkan anggaran untuk pelatihan menghadapi bencana dan kami sekarang datang memastikan anggaran itu telah digunakan dengan baik oleh BNPB dan BPBD,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI Ida Fauziah saat bertemu masyarakat desa Teluk Sepang, di Kelurahan Teluk Sepang, Bengkulu, Selasa (17/4).

                Desa Teluk Sepang berpenduduk 800 KK, terletak hanya beberapa meter dari bibir pantai termasuk zona 1 kawasan siaga bencana gempa dan tsunami. Dalam kesempatan pertemuan di balai desa Tim Kunker Komisi VIII berkesempatan berdialog langsung dengan masyarakat, menanyakan pemahaman mereka terhadap bencana sekaligus kesiapan mengadapinya.

                “Yang paling penting kita tahu kondisi wilayah kita rawan bencana gempa dan tsunami, warga harus siap dan sigap menghadapinya kalau sewaktu-waktu terjadi,” lanjut politik FPKB ini. Ia juga meminta masyarakat menyampaikan permasalahan yang dihadapi agar upaya penyelamatan, mengurangi bahkan meniadakan korban pada saat bencana dapat dilakukan seoptimal mungkin.

                Lurah Teluk Sepang, April Tomasya melaporkan salah satu kendala yang dapat menghalangi kelancaran proses evakuasi adalah minimnya sarana prasarana transportasi. Ia sudah mengusulkan perbaikan namun sejauh ini belum ditanggapi oleh aparat terkait.

                Sementara itu Ketua Siaga Bencana Teluk Sepang Lopi menyampaikan ada 30 orang warga yang telah dilatih khusus memandu masyarakat dalam proses evakuasi. Beberapai kali simulasi bencana telah dilakukan untuk melatih kesigapan terutama menyelamatkan anggota masyarakat yang rentan seperti ibu hamil, lansia dan penyandang cacat.

               Menurutnya, salah satu kendala yang dihadapi oleh masyarakat adalah minimnya alat komunikasi. “Kami butuh radio komunikasi yang lebih baik apalagi hp disini tidak ada sinyal. 5 hari lalu terjadi gempa, kami kesulitan berkomunikasi,” paparnya. Sebagai nelayan ia juga berharap Komisi VIII DPR dapat memberikan dukungan kepada masyarakat Teluk Sepang. “Kami ingin membuat tangkapan di laut lebih bernilai secara ekonomi.”

                Anggota Komisi VIII dari FPAN Dewi Coryati meminta warga membuat kelompok usaha bersama sesuai profesi masing-masing. Kehadiran kelompok ini memudahkan dalam memberikan bimbingan usaha termasuk modal kerja. “Kita akan mengarahkan Dinas Kessos Provinsi Bengkulu mendukung sehingga upaya masyarakat Teluk Sepang menjadi desa siaga sekaligus desa tangguh secara ekonomi bisa terwujud,” jelasnya. (iky)